PPN atas kegiatan membangun sendiri

Perubahan perpajakan yang dinamis membawa perubahan – perubahan yang mendasar dimana adanya perubahan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) No. 42 Tahun 2010 dari hal tersebut mengakibatkan perubahan juga dalam peraturan – peraturan dibawahnya baik Peraturan menteri keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER), dll.

Salah satu perubahannya adalah PPN atas kegiatan membangun sendiri. Hal ini membawa dampak tersendiri baik bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

A. Pengertian
Pengertian membangun sendiri menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2010 adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

B. Tarif PPN Membangun Sendiri
Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2010 menyatakan bahwa PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak. DPP itu sendiri adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. Dengan kata lain tarif efektif PPN atas kegiatan membangun sendiri sebesar 4%.

C. Batasan Luas dikenakan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
Perubahan – perubahan dalam hal batasan luas bangunan yang dikenakan PPN atas kegiatan membangun sendiri yang telah beberapa kali berubah :
1. Tahun 2001 dengan dasar hukum KMK No. 554/KMK.04/2000 tgl 22 Desember 2000 yang berlaku mulai 1 Januari 2001. Dalam KMK ini, kegiatan membangun sendiri yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 400 m2 (empat ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat permanen
2. Tahun 2002 dengan dasar hukum KMK No. 320/KMK.03/2002 tgl 28 Juni 2002 yang berlaku mulai 1 Juli 2002. kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m2 (dua ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat permanent
3. Tahun 2010 dengan dasar hukum PMK No. 39/PMK.03/2010 tgl 22 Februari 2010 yang berlaku 1 April 2010. luas keseluruhan paling sedikit 300 m2 (tiga ratus meter persegi).
D. Saat Terhutang
Saat terhutangnya adalah pada saat mulai dibangunnya bangunan.
Lalu bagaimana perlakuan untuk pembangunan yang dilakukan secara bertahap ?
Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
Dimana harus disetor kan ?
Tempat PPN terutangnya adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

Bagi yang sedang melakukan kegiatan pembangunan rumah atau renovasi hal – hal diatas perlu menjadi perhatian agar tidak terkena sanksi denda yang mengakibatkan bertambahnya pengeluaran – pengeluaran yang mungkin diluar rencana ketika membangun rumah.

Tim konsultan pajak Alfaomega Consultant
http://alfaomegapajak.com/
konsultasi pajak lebih lanjut untuk mendapatkan solusi pajak yang terbaik maka hubungi kami di 021 710 30 533

Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahun (SPT) tepat waktu sesuai dalam jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 undang – undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 masing – masing yang berbunyi :

“a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;
c. atau untuk Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.”
Dan
“Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Akan dikenakan denda dengan perincian sebagai berikut :
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Tetapi ada pengecualian atas sanksi tersebut terhadap :
a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
c. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
e. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Untuk menghindari hal – hal tersebut diperlukan suatu manajemen pajak yang baik dimana kita harus memperhatikan jatuh tempo pelaporan pajak dan memperhatikan dengan seksama dan detail. Contoh masalah yang mungkin orang bilang sepele adalah tanda tangan surat pemberitahuan terkadang kita menyepelekan masalah ini tetapi ketika pada waktunya laporan pajak sudah mendekati akhir dan penandatangan SPT tidak ada baik direktur maupun pengurusnya yang mengakibatkan terjadinya penundaan pelaporan pajak yang mengakibatkan sanksi atau denda pajak tersebut diatas.
Manajemen pajak harus memperhatikan juga mengenai dokumentasi perpajakan, penyimpanan dokumen – dokumen perpajakan, dll.

Tim konsultan pajak Alfaomega Consultant
http://alfaomegapajak.com/
konsultasi pajak lebih lanjut untuk mendapatkan manajemen perpajakan yang terbaik maka hubungi kami di 021 710 30 533