Jumat, 14 Mei 2010 | 17:00

Berkas Tahap Pertama Dua Tersangka Mafia Pajak Diterima Kejagung

JAKARTA. Pihak Mabes Polri hari ini secara resmi menyerahkan berkas penyidikan dua tersangka atas nama Gayus Tambunan dan Haposan Hutagalung ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas tahap pertama tersebut nantinya akan langsung dilakukan penelitian oleh jaksa.

“Hari ini saya terima,” tegas Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy di Kejaksaan Agung, Jumat (14/5).

Menurut Marwan, dua tersangka tersebut dijerat pasal penyuapan. Bahkan, dalam Surat Pemberitahun Dimulainya Penyidikan (SPDP) ada indikasi penggelapan. “Penyuapan, macam-macam. Tempo hari sudah masuk ke penggelapan, kita lihat apakah ada unsur pemerasan,” tandasnya.

Dengan diterimanya berkas pertama tersebut, jaksa akan segera meneliti dengan tenggat waktu dua minggu. Jika dinyatakan lengkap, akan dikeluarkan P21 alias berkas lengkap untuk kemudian dilimpahkan ke penuntutan

Kejagung sendiri belum menerima berkas tahap pertama untuk tujuh tersangka lain yakni tersangka Andi Kosasih, Alif Kuncoro, Mohammad Arafat, Lambertus, Sri Sumartini, Syahril Djohan, dan Muhtadi Asnun.

Epung Saepudin KONTAN

Jumat, 14 Mei 2010 | 10:33

Hingga April Lalu, Penerimaan Pajak Sudah Rp 170 Triliun

JAKARTA. Pemerintah terus menggenjot penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak mencatat, hingga April 2010 lalu penerimaan pajak telah mencapai Rp 170 triliun. Itu berarti, sudah 25,71% dari total target yang dipatok pemerintah dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2010 sebesar Rp 661,02 triliun.

Dus, penerimaan pajak April tersebut bertambah Rp 61 triliun dibandingkan realisasi penerimaan pajak pada Maret 2010 sebesar Rp 109 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo optimistis target penerimaan pajak tahun ini bakalan tercapai. “Ke depan akan mendapatkan hasil yang lebih baik untuk memenuhi target,” katanya, Rabu (12/5) lalu.

Menurut Tjiptardjo, penerimaan sampai bulan lalu itu masih didominasi oleh pajak penghasilan (PPh) badan, yakni sebesar Rp 46 triliun. Lalu, pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak Rp 43 triliun, dan PPh orang pribadi sekitar Rp 2 triliun.

Tjiptardjo menegaskan, pihaknya akan terus mengoptimalkan penagihan pajak penghasilan dari wajib pajak perorangan yang masih tergolong minim itu. “Yang harus kami genjot adalah PPh perorangan,” tegas dia.

Tentu tidak mudah buat Direktorat Jenderal Pajak menggejar target penerimaan tahun ini. Terlebih tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini sempat memudar pascakasus Gayus H.P. Tambunan, yang melakukan penggelapan pajak hingga Rp 26 miliar. Apalagi, kasus serupa terus bermunculan.

Sigit Widya, Christine Novita Nababan KONTAN

Jumat, 14 Mei 2010 | 16:20

Pemerintah Berlakukan Pelabuhan Sistem Elektronik 2014 Nanti

JAKARTA. Deputi Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawadi menyatakan, rencananya, pemerintah bakal memberlakukan pelabuhan sistem elektronik pada 2014 mendatang. Hal ini dimaksudkan untuk moderninasi pelabuhan dan pelayanan terpadu satu pintu.

“Pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 500 miliar-Rp 600 miliar untuk memberlakukan sistem elektronik ini di pelabuhan-pelabuhan besar Indonesia. Namun, tahun ini baru Rp 100 miliar yang kami ajukan untuk lima pelabuhan besar,” ujarnya, Jakarta, Jumat (14/5).

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan pelabuhan dengan pelayanan sistem elektronik, dia menjelaskan, pemerintah sekarang ini mulai memasang perangkat lunak pendukung (software). Pemberlakuannya pun tidak bisa secepat kilat mengingat dana yang diperlukan tidak sedikit.

Selain itu, sambung dia, pemerintah perlu mensosialisasikan pelayanan sistem elektronik tersebut terlebih dahulu. Dengan demikian, tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan di pelabuhan dapat tercapai.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Indonesia Ferry (persero) Bambang Soerjanto menuturkan, saat ini, modernisasi pelayanan pelabuhan di 17 lintasan penyebrangan utama terus diberlakukan. Hanya saja, sistem elektronik yang digunakan masih terkait tiket penumpang seperti yang diterapkan di jalur penyebrangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk.

“Sistem ini juga dapat meminimalkan praktek calo atau manipulasi biaya tiket pengguna jasa yang marak dilakukan,” terang dia.

Christine Novita Nababan KONTAN

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak membantah pihaknya tebang pilih dalam penanganan kasus pajak. Hal itu terkait dengan kesan tertutup dan enggannya mereka “mengusik” kasus tindak pidana pajak yang menyangkut BUMN.

“Tidak. Kita tidak tebang pilih. Semua kami tindak,” kata Direktur Bidang Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Pontas Pane setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR dan Bareskrim Mabes Polri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/3/2010).

Untuk kasus Pertamina dan Garuda Indonesia, misalnya, mereka mengatakan, kasus tersebut masih dalam proses penyidikan dan menunggu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak BUMN itu. “Semua masih berproses,” tukasnya singkat.

Diungkapkannya, dalam kasus yang menyeret Pertamina itu bukanlah pidana pengemplangan pajak. Pertamina, dikatakannya, hanya belum membayarkan utang pajak yang terbebankan kepada mereka.

Sementara itu, terkait derasnya tudingan Ditjen Pajak ditunggangi kepentingan politik dalam kinerja penanganan kasus pajak, Pontas juga membantahnya. “Tidak ada unsur politik. Tidak ada tekanan,” tandasnya.

Sebelumnya beberapa anggota Komisi III DPR melancarkan tudingan bahwa Ditjen Pajak terlalu banyak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepada mereka oleh UU. Ditjen Pajak pun dituding sebagai tempat titipan kepentingan politik.

“Ditjen Pajak kan sesuai dengan ketentuannya tidak boleh menyebutkan nama wajib pajak. Itu akan membuat wajib pajak kehilangan kepercayaan di depan mitra, apalagi dengan stempel pengemplang, padahal belum tentu bersalah,” kata Nurdirman Munir dari Hanura.

Menurutnya, telah banyak pelanggaran yang dilakukan Ditjen Pajak dalam penanganan kasus pajak. “Ditjen Pajak tidak boleh mengumumkan dan menangkap, itu tugas polisi. Kalau tidak mengerti ya kerja sama dengan Polri. Jangan masuk ruang mertua, jangan masuk ruang politik karena, kalau begitu, target pajak tidak bisa tercapai. Tolong pakailah cara-cara yang legal, yang pantas. Jangan ikut dalam agenda politik,” ujarnya.

“Pendekatan Ditjen Pajak itu bisnis, bujuk-bujuk, bukan seperti Bareskrim yang penyanderaan dan tangkap. Kalau tidak bisa dibujuk, baru minta bantuan ke Polri,” katanya lagi.

Dia, lebih lanjut, menuding adanya titipan dari pihak lain dalam penyalahgunaan Ditjen Pajak itu. “Ditjen Pajak yang buat peraturan, dia sendiri yang langgar. Apa ini ada titipan,” ungkap anggota dari Hanura ini.